Roban TV | Jakarta – Kasus penipuan yang mengatas namakan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) memicu keprihatinan luas. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin dan mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini.
Menurutnya, penipuan tersebut mencoreng program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, guna menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Kalau ada yang memanfaatkan program ini untuk penipuan, aparat hukum harus bertindak tegas,” ujar Zainul dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).
Sejumlah pengusaha katering di Jawa Timur melaporkan kerugian hingga puluhan juta rupiah setelah dijanjikan terlibat dalam PMBG.
Mereka tergiur untuk menjadi penyedia makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di wilayah masing-masing. Selain itu, dugaan pungutan liar (pungli) atas nama PMBG juga mencuat. Beberapa oknum penyelenggara sekolah dilaporkan meminta uang dengan dalih pembelian peralatan makan.
Zainul menegaskan bahwa pelaksanaan PMBG sudah dirancang secara terintegrasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah, semuanya ditangani oleh BGN. Ia menegaskan, tidak ada ruang untuk pungutan tambahan di luar mekanisme resmi program.
“Tidak dibenarkan ada pungutan atas nama apapun dalam pelaksanaan ini. Semua proses sudah dibiayai oleh negara dan bersifat gratis. Masyarakat harus berhati-hati dan tidak mudah percaya jika diminta membayar,” katanya.
Ia juga mengaku telah menerima aduan masyarakat terkait permintaan dana dari oknum tertentu. Salah satunya menyebutkan pungutan bagi pihak yang ingin terlibat dalam penyelenggaraan PMBG, termasuk dalam pengelolaan dapur makan yang ditargetkan mencapai 5.000 unit pada 2025.
“Semua ini tidak benar. Anggaran negara untuk PMBG sangat besar, mencapai Rp70 triliun per tahun. Tidak boleh ada pihak yang mencari keuntungan pribadi dari program ini,” tegas Zainul.
Zainul mengungkapkan adanya celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu, terutama dalam proses pengadaan bahan baku makanan.
Berdasarkan aturan, pengadaan bahan baku PMBG dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi melalui sistem e-Katalog.
Namun, tidak semua BUMDes dan Koperasi memiliki kemampuan memenuhi syarat untuk lelang online, sehingga membuka peluang bagi korporasi besar untuk masuk.
Kita harus waspada agar peran BUMDes dan Koperasi tidak tergeser. Mereka perlu diberdayakan agar mampu bersaing dalam proses lelang online, sekaligus bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan lokal untuk menyediakan bahan baku berkualitas,” ujarnya.
Zainul berharap PMBG dapat menjadi katalisator kebangkitan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan BUMDes dan Koperasi sangat penting agar manfaat program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Untuk mencegah penyalahgunaan, Zainul mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan PMBG. Ia juga meminta aparat hukum bertindak cepat dalam menindak para pelaku penipuan yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik program tersebut.
“Kita harus memastikan program ini berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan gizi anak-anak dan memberdayakan masyarakat. Aparat penegak hukum harus serius menangani kasus ini agar ada efek jera bagi para pelaku,” tuturnya.
Zainul mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh janji-janji yang tidak masuk akal terkait PMBG. Ia juga meminta pihak sekolah, BUMDes, dan Koperasi untuk berkoordinasi langsung dengan BGN guna memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai prosedur.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Dengan anggaran sebesar Rp70 triliun per tahun, program ini diharapkan tidak hanya menjawab masalah gizi buruk, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan BUMDes dan Koperasi.
Melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah memastikan seluruh tahapan pelaksanaan PMBG, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan ke sekolah, berjalan secara transparan dan akuntabel.
Program ini juga dirancang untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk petani, peternak, dan nelayan lokal, dalam rantai penyediaan bahan baku.
Namun, upaya ini menghadapi tantangan berupa potensi penyalahgunaan dan penipuan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itu, komitmen bersama antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan kredibilitas PMBG.
Maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan PMBG menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan ketat, PMBG diharapkan dapat menjadi tonggak dalam menciptakan generasi masa depan Indonesia yang sehat dan berkualitas
