Robantv.co.id | Pemalang – Kinerja komunikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang kembali dipertanyakan. Pasalnya, surat permohonan audensi dari organisasi masyarakat Bravo Mawar Hijau (BMH) yang dikirim sejak 6 Oktober 2025 tak kunjung mendapat respons dari Bupati Pemalang hingga lebih dari satu bulan. Situasi ini memantik kritik keras publik yang menilai pelayanan pemerintahan berjalan seperti tanpa kontrol.
Surat Nomor: 003/BMH-PML/X/2025 tersebut telah tercatat diterima oleh Kesekretariatan Kantor Bupati. Namun hingga Selasa, 2 Desember 2025, jawaban resmi maupun penjelasan alasan keterlambatan tak juga muncul ke permukaan.
Ketua BMH Pemalang, Zaenal Mutaqin, S.H., menyebut hal ini bukan sekadar soal telat membalas surat, tetapi menyentuh prinsip paling dasar dalam etika penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau bupati berhalangan, ada wakil bupati, sekda, Kesbangpol. Pemerintah itu satu tubuh. Kalau satu bagian tidak bergerak, seharusnya bagian lain bisa mengambil alih. Jangan sampai publik melihat Pemda tidak memiliki koordinasi,” tegasnya.
Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui ajudan bupati juga tak membuahkan hasil. Publik pun mulai menilai bahwa problem ini bukan insidental, melainkan gejala lemahnya manajemen komunikasi di tubuh Pemkab.
Sekretaris BMH, Satryawan (Wawan), menegaskan langkah mereka bukan menyerang pemerintah, melainkan mengingatkan bahwa jabatan publik melekat kewajiban melayani.
”Surat masyarakat bukan hiasan meja. Jika bisa diabaikan satu, besok-besok bisa dua, tiga. Ini soal wibawa pemerintah sendiri,” ujarnya.
Tak ingin keadaban birokrasi makin luntur, hari ini BMH secara resmi mengirimkan surat pengingat (reminder) kepada Bupati Pemalang. Selain itu, BMH juga mengajukan audensi ke DPRD Kabupaten Pemalang agar aspirasi publik tetap memiliki ruang yang pasti.
BMH menilai sikap diam Pemkab justru memberi sinyal buruk di mata masyarakat: bahwa roda koordinasi internal pemerintah berjalan tersendat, atau bahkan macet total.
Penulis: Merikha
Komentar