Robantv.co.id|Purbalingga – Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri sebagai relawan Bupati Purbalingga, menggelar aksi unjuk rasa menyoroti berbagai persoalan di tubuh pemerintahan Kabupaten Purbalingga.
Aksi yang berlangsung di depan kantor bupati ini menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan maupun kinerja pemerintah daerah.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah penolakan terhadap rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purbalingga.
Menurut para demonstran, kebijakan tersebut dinilai membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Selain itu, massa juga mendesak adanya evaluasi total terhadap Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), yang dianggap belum maksimal dalam menjalankan program pembangunan.
Mereka menilai, kinerja tim tersebut perlu dikaji ulang agar benar-benar sejalan dengan visi pembangunan kabupaten.
Tuntutan lain yang disuarakan yakni evaluasi rangkap jabatan di tubuh pemerintahan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Para relawan menilai, praktik rangkap jabatan justru menghambat efektivitas kerja dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Tak hanya itu, aksi juga mendesak evaluasi menyeluruh atas kinerja perangkat pemerintahan di seluruh OPD Kabupaten Purbalingga.
Menurut mereka, transparansi dan profesionalitas birokrasi harus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Hingga berita ini diturunkan, aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Perwakilan massa menyatakan siap berdialog dengan pihak pemerintah daerah guna menyampaikan aspirasi lebih lanjut. (Tim)
