Robantv.co.id I Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari ini, Jumat, 13 Maret 2026, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Operasi ini merupakan yang kesembilan kalinya dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Tim KPK mengamankan sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cilacap saat sedang melaksanakan rapat. Para pihak yang diamankan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif .
“Benar, KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini tim sedang melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan . Identitas lengkap pejabat yang ditangkap maupun konstruksi dugaan perkara masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
Dengan dilakukannya operasi di Cilacap ini, KPK telah menggelar sembilan OTT sepanjang tahun 2026. Berikut adalah kronologi operasi tangkap tangan yang telah dilakukan KPK dari Januari hingga pertengahan Maret 2026:
REKAPITULASI OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KPK TAHUN 2026
OTT ke-1 | 9-10 Januari 2026
Lokasi: Jakarta Utara
Kasus: Dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Delapan orang diamankan terkait pengurangan nilai pajak .
OTT ke-2 | 19 Januari 2026
Lokasi: Madiun, Jawa Timur
Kasus: Penangkapan Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya terkait dugaan korupsi pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun .
OTT ke-3 | 19 Januari 2026
Lokasi: Pati, Jawa Tengah
Kasus: Penangkapan Bupati Pati Sudewo terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. KPK menyita uang miliaran rupiah dalam operasi ini .
OTT ke-4 | 4 Februari 2026
Lokasi: Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Kasus: Operasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin terkait proses restitusi pajak .
OTT ke-5 | 4 Februari 2026
Lokasi: Jakarta dan Lampung
Kasus: Operasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait dugaan praktik impor barang tiruan (KW). Salah satu yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat .
OTT ke-6 | 5 Februari 2026
Lokasi: Depok, Jawa Barat
Kasus: Dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok. Tujuh orang diamankan, termasuk Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, dan Direktur Utama PT Karabha Digdaya (anak perusahaan Kemenkeu) .
OTT ke-7 | 3 Maret 2026
Lokasi: Pekalongan, Jawa Tengah
Kasus: Penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. Sejumlah kantor dinas disegel penyidik .
OTT ke-8 | 9-10 Maret 2026
Lokasi: Rejang Lebong, Bengkulu
Kasus: Penangkapan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri bersama tujuh orang lainnya terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong .
OTT ke-9 | 13 Maret 2026
Lokasi: Cilacap, Jawa Tengah
Kasus: Penangkapan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Masih dalam proses pendalaman oleh penyidik KPK .
Pernyataan Resmi Pimpinan KPK
“Rangkaian OTT yang dilakukan KPK sejak awal tahun 2026 menunjukkan komitmen lembaga dalam memberantas korupsi di semua lini, baik di lingkungan eksekutif, yudikatif, maupun institusi penghasil negara seperti pajak dan bea cukai. Kami mengapresiasi dukungan masyarakat yang terus memberikan informasi dan mengawal pemberantasan korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa OTT di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pajak dan bea cukai secara menyeluruh .
KPK mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tidak melakukan spekulasi terkait pihak-pihak yang diamankan dalam OTT Cilacap. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan dalam konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan 1×24 jam selesai dilakukan. (Hamdi/red)
Komentar