robantv.co.id I Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat kini mulai disorot. Di balik ambisi besar tersebut, muncul dugaan praktik “uang pelicin” dengan nilai ratusan juta rupiah untuk mendapatkan titik dapur.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) mengungkapkan, biaya pengajuan dapur MBG mengalami lonjakan signifikan dalam waktu singkat. Pada awal peluncuran program tahun 2025, biaya disebut berkisar Rp75 juta. Namun, angka tersebut terus merangkak naik hingga mencapai Rp800 juta pada 2026.
Ketua DPP LPKM, Trisno, menyebut lonjakan ini tidak hanya soal biaya operasional, tetapi juga memunculkan dugaan adanya komponen di luar ketentuan resmi.
“Informasi yang kami terima, dari total Rp800 juta, sekitar Rp600 juta digunakan untuk pengadaan peralatan dapur. Sementara sisanya diduga menjadi biaya tambahan yang tidak memiliki dasar yang jelas,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Dugaan Aliran Dana ke ‘Orang Pusat’
Kecurigaan semakin menguat setelah adanya keterangan dari sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya. Ia menyebut sebagian dana tersebut diduga mengalir ke pihak yang disebut sebagai “orang pusat”.
Menurut sumber itu, pembayaran dilakukan setelah pengajuan titik dapur dinyatakan lolos. Namun, tidak ada jaminan pihak yang telah mengeluarkan dana tersebut benar-benar mendapatkan proyek.
“Setelah dinyatakan dapat, baru transfer. Tapi tidak ada kepastian juga,” ungkapnya.
Akses Program Dinilai Tidak Adil
DPP LPKM menilai kondisi ini berpotensi menutup peluang bagi pelaku usaha kecil yang ingin berpartisipasi dalam program MBG. Dengan besaran biaya yang mencapai ratusan juta rupiah, program yang seharusnya inklusif justru dinilai menjadi eksklusif.
“Kalau harus keluar uang sebesar itu di awal, jelas ini memberatkan. Masyarakat kecil tidak punya akses yang sama,” kata Trisno.
Desakan Transparansi dan Evaluasi
DPP LPKM mendesak pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), untuk membuka secara transparan mekanisme pengajuan titik dapur serta memastikan tidak ada praktik di luar prosedur resmi.
Menurut mereka, tanpa pengawasan yang ketat, program yang menyasar kepentingan publik ini berisiko disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Ini program besar dengan tujuan mulia. Tapi jika tidak transparan, justru bisa menjadi celah penyimpangan,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Namun, sorotan publik terhadap program MBG diperkirakan akan terus menguat seiring munculnya berbagai laporan dari lapangan. (tim)
Komentar