Robantv.co.id I Jakarta – Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, terus menuai kritik tajam setelah pernyataannya yang mengaku tidak memahami tata kelola birokrasi karena latar belakangnya sebagai musisi dangdut. Partai Golkar, rumah politiknya, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) angkat bicara dan menyayangkan pernyataan kontroversial tersebut .
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dengan tegas meminta Fadia untuk berhenti berkomentar di publik dan fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menilai pernyataan “tidak paham birokrasi” justru sangat kontraproduktif dan tidak bisa diterima sebagai pembenaran.
“Saran saya lebih baik Saudara Fadia fokus mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Tidak usah memberi banyak komentar dulu. Apalagi seperti pengakuan tidak tahu-menahu soal tata kelola pemerintahan, itu pernyataan kontraproduktif dan dapat mengundang ketidaksimpatian publik,” ujar Doli di Jakarta, Jumat (6/3/2026) .
Senada dengan Golkar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menyoroti pernyataan Fadia. Ia menegaskan bahwa seorang kepala daerah adalah pimpinan tertinggi birokrasi yang wajib menguasai dan bertanggung jawab atas roda pemerintahan. Hal ini seharusnya sudah dipahami sejak memutuskan untuk maju dalam kontestasi politik .
“Kepala Daerah itu pimpinan tertinggi birokrasi pemerintahan di daerah, bukan saja harus menguasai tetapi juga harus mengendalikan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Ini yang harusnya dipahami ketika memutuskan menjadi Kepala Daerah,” tegas Bima Arya .
KPK sendiri sebelumnya telah membantah pernyataan Fadia. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa rekam jejak Fadia yang telah dua kali menjabat sebagai bupati dan sekali sebagai wakil bupati seharusnya membuatnya paham betul prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. (Hamdi/red)
Komentar