Robantv.co.id | BATANG — Persoalan limbah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi sorotan di Kabupaten Batang. Dari hampir 70 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, baru sekitar lima dapur yang tercatat menjalin kerja sama pengelolaan limbah dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kondisi tersebut diungkap Ketua Satgas SPPG Kabupaten Batang sekaligus Wakil Bupati Batang, Suyono. Ia menilai pengelolaan sampah dapur MBG masih belum optimal dan berpotensi memunculkan persoalan lingkungan jika tidak segera dibenahi.
“Di Batang sendiri hampir 70 dapur SPPG yang sudah beroperasi, dan baru ada sekitar 5 dapur yang sudah bekerja sama dengan DLH,” ujar Suyono, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, setiap dapur SPPG menghasilkan limbah cukup besar setiap hari. Berdasarkan estimasi operasional, satu dapur MBG bisa menghasilkan sekitar 100 kilogram sampah per hari, tergantung kapasitas produksi makanan.
Jika tidak dikelola sesuai prosedur, limbah tersebut dikhawatirkan memicu pencemaran lingkungan hingga gangguan kesehatan masyarakat sekitar.
Suyono menegaskan pengelola dapur MBG wajib memiliki sistem pengelolaan limbah yang jelas dan sesuai standar. Salah satu langkah yang didorong pemerintah daerah ialah kerja sama resmi dengan DLH agar proses pembuangan dan pengolahan sampah lebih terkontrol.
Selain limbah, persoalan sanitasi dan munculnya lalat di sekitar dapur MBG juga menjadi perhatian serius Satgas SPPG.
“Harus menggunakan SOP, terutama dari Dinas Kesehatan. Jangan sampai kondisi limbah juga membawa penyakit seperti lalat, itu jelas tidak diperbolehkan,” katanya.
Ia menyebut banyaknya lalat bisa menjadi indikator lingkungan dapur yang tidak higienis dan berisiko memengaruhi kualitas makanan program MBG.
Karena itu, pengelolaan sampah dinilai tidak bisa dianggap sepele. Selain menyangkut kebersihan lingkungan, persoalan limbah juga berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Suyono bahkan menegaskan dapur SPPG yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan bisa direkomendasikan untuk pindah lokasi.
“Kalau memang tidak memenuhi standar, lebih baik ganti titik atau pindah lokasi yang lebih sehat. Program ini harus benar-benar menjamin kualitas makanan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Batang berharap seluruh pengelola dapur MBG segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan limbah, termasuk memperluas kerja sama dengan DLH.
Langkah itu dinilai penting agar program MBG tidak hanya fokus pada penyediaan makanan gratis, tetapi juga tetap memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar dapur operasional. (red)
Komentar