Robantv.co.idIJakarta—Sebanyak 1.623 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai tidak memenuhi harapan rakyat setelah 100 hari memimpin. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa personel akan disebar di sejumlah titik strategis, termasuk sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara, untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Selain mengamankan lokasi demonstrasi, kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan diberlakukan jika jumlah massa demo meningkat. Warga yang melintas di sekitar Monas diimbau untuk mencari rute alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan. Susatyo menegaskan bahwa seluruh personel yang bertugas tidak membawa senjata api dan akan bersikap humanis serta profesional dalam menghadapi para demonstran.
Aksi “Indonesia Gelap” ini digelar sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menyengsarakan rakyat. Koalisi masyarakat sipil dan BEM SI menyerukan kepada seluruh pemuda, mahasiswa, dan elemen masyarakat untuk turun ke jalan menyuarakan hak-hak warga. Aksi serupa juga direncanakan digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Di Jakarta, aksi dipusatkan di sekitar Patung Kuda, sementara di daerah lain akan dilaksanakan pada 18 atau 19 Februari 2025.
Beberapa tuntutan yang diajukan dalam aksi ini antara lain efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perampasan Aset, penolakan revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, penciptaan pendidikan gratis, penolakan revisi UU Minerba, penghapusan dwifungsi militer di sektor sipil, serta reformasi Polri. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.
Salah satu organisasi mahasiswa yang turut serta dalam aksi ini adalah BEM Universitas Indonesia (UI). Mereka menolak kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Menurut Ketua BEM UI, Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut justru memperburuk kondisi rakyat. Iqbal menyatakan bahwa mahasiswa UI merasa resah dengan banyaknya kebijakan yang dibentuk secara tidak matang, sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. BEM UI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran, pembatalan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, serta pencairan tunjangan dosen secepatnya.
Aksi “Indonesia Gelap” ini menjadi bukti nyata bahwa suara rakyat, terutama generasi muda, tidak bisa diabaikan. Demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan perbaikan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. (Hamdi)
