Robantv.co.id | BATANG — Puluhan pemilik kapal perikanan di Kabupaten Batang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Batang, Senin (4/5). Aksi tersebut dipicu lonjakan harga solar non-subsidi yang disebut telah menghambat bahkan melumpuhkan aktivitas usaha perikanan setempat.
Para peserta aksi membawa spanduk berisi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sejumlah spanduk juga dipasang di area gedung DPRD sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD, massa bergerak menuju Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. Di lokasi tersebut, mereka kembali membentangkan spanduk sebagai simbol protes atas mahalnya harga solar yang dinilai semakin tidak terjangkau.
Koordinator aksi, Diharnoko, mengungkapkan bahwa harga solar yang sebelumnya berada di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.000 per liter, kini melonjak hingga sekitar Rp30.000 per liter sejak April 2026. Kenaikan tersebut berdampak signifikan terhadap biaya operasional kapal, terutama kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT).
“Dengan kondisi harga saat ini, biaya operasional meningkat tajam, bahkan bisa mencapai dua kali lipat. Jika tetap dipaksakan melaut, kerugian tidak bisa dihindari. Akibatnya, banyak kapal memilih berhenti beroperasi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dari sekitar 40 kapal yang biasanya aktif melaut, saat ini hanya sekitar lima kapal yang masih beroperasi. Sementara sisanya menghentikan aktivitas sambil menunggu adanya kebijakan harga BBM khusus bagi nelayan.
Menurutnya, dampak kondisi tersebut tidak hanya dirasakan pemilik kapal, tetapi juga para anak buah kapal (ABK) yang kehilangan mata pencaharian akibat berhentinya operasional.
“Dampaknya sangat luas. Banyak ABK yang kini menganggur karena kapal tidak beroperasi,” tegasnya, Senin 4/5/26.
Para pemilik kapal menilai persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan solar, melainkan pada tingginya harga yang tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan di lapangan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Junaenah, menyatakan dukungan terhadap tuntutan para nelayan. Ia menilai pemerintah perlu segera hadir memberikan solusi agar kondisi tidak semakin memburuk.
“Kebijakan harus berpihak pada masyarakat kecil. Nelayan saat ini menjadi salah satu sektor penopang, terlebih sektor pertanian juga terdampak banjir rob. Saya mendorong agar harga BBM untuk nelayan dapat diturunkan,” ujarnya.
Pihaknya berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera merespons aspirasi tersebut, sehingga aktivitas perikanan di wilayah Batang kembali normal dan perekonomian masyarakat pesisir tidak semakin tertekan.
(red)
Komentar