robantv.co.idIJakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan temuan tersebut dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) lalu.
Setyo mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat pengurangan nilai makanan yang diterima masyarakat dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan. “Kami mendapatkan laporan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000 justru hanya diterima dengan nilai Rp8.000. Hal ini tentu berdampak pada kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).
Menurut Setyo, informasi tersebut masih dalam tahap awal dan perlu divalidasi lebih lanjut. Namun, KPK tetap mengingatkan agar hal ini segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. “Karena sifatnya pencegahan, kami sampaikan ini agar bisa segera ditindaklanjuti secara preventif,” jelasnya.
KPK juga menyoroti potensi penyimpangan dalam distribusi dana yang bersumber dari anggaran pusat. Setyo mengingatkan bahwa dana yang dialokasikan untuk program ini tidak boleh menyusut di tingkat daerah. “Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini tidak mengalami kebocoran seperti es batu yang mencair. Dana yang dikeluarkan harus benar-benar sampai ke penerima manfaat dengan nilai yang sesuai,” tambahnya.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. “Kami menerima masukan dari KPK dengan sangat baik dan akan segera melakukan pengecekan serta perbaikan yang diperlukan,” ujar Dadan.
Dadan juga menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis, termasuk dengan melibatkan masyarakat dan NGO independen dalam pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi akan dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi program.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran besar yang dialokasikan untuk program ini benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kami akan memperketat pengawasan dan meningkatkan penggunaan teknologi dalam setiap tahapan pelaksanaannya,” kata Dadan.
Dengan adanya langkah pencegahan yang diambil oleh KPK dan komitmen BGN dalam memperbaiki sistem tata kelola program, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (Hamdi/red)
