ROBANTV | PEMALANG — Proses verifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Kreyo, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai penelusuran dokumen pendidikan ke Jakarta. Penelusuran yang disebut melibatkan panitia dan pihak pengawas Pilkades itu memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai keberadaan arsip pendidikan, dasar penerbitan surat keterangan pengganti ijazah, hingga mekanisme pemeriksaan persyaratan bakal calon.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ROBANTV, tiga instansi pemerintah terkait disebut tidak menemukan data ijazah atas nama bakal calon yang dokumennya sedang ditelusuri dalam arsip yang diperiksa. Informasi tersebut menjadi salah satu titik penting yang perlu diklarifikasi untuk memastikan kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, hingga hasil pemeriksaan tersebut dikonfirmasi secara resmi melalui dokumen atau keterangan tertulis dari instansi terkait, informasi mengenai tidak ditemukannya data tersebut masih perlu ditempatkan sebagai temuan awal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Surat Pengganti Ijazah dan Dasar Penerbitannya

Persoalan ini tidak berhenti pada keberadaan arsip ijazah. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa surat keterangan pengganti ijazah yang menjadi bagian dari dokumen administrasi bakal calon tersebut diterbitkan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menyatakan pernah bersekolah di sekolah yang sama.

Keterangan itu memunculkan pertanyaan mengenai proses pembuktian yang digunakan sebelum surat pengganti ijazah diterbitkan. Apakah keterangan kedua saksi didukung dokumen lain? Apakah terdapat arsip sekolah, buku induk siswa, daftar kelulusan, atau catatan pendidikan lain yang dapat menguatkan keterangan tersebut?

Pertanyaan tersebut penting karena penerbitan surat keterangan pengganti ijazah bukan semata-mata berkaitan dengan keberadaan tanda tangan dan kewenangan pejabat penerbit. 

Dasar penerbitan, prosedur yang ditempuh, serta bukti pendukungnya juga perlu diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

ROBANTV belum memperoleh keterangan resmi yang dapat memastikan seluruh tahapan penerbitan surat tersebut. Karena itu, kejelasan dari pihak penerbit dan instansi pendidikan terkait masih diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik.

Dokumen Dua Saksi Juga Disebut Tak Ditemukan

Informasi lain yang turut menjadi perhatian adalah pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan milik kedua saksi yang disebut memberikan keterangan sebagai dasar penerbitan surat pengganti ijazah.

Dalam informasi yang diterima redaksi, data pendidikan kedua saksi tersebut juga disebut tidak ditemukan ketika dilakukan pengecekan di instansi pendidikan terkait.

Apabila informasi itu benar, persoalan administrasi ini membutuhkan penelusuran lebih mendalam. Pemeriksaan perlu menjelaskan apakah pencarian arsip telah mencakup seluruh sumber data yang relevan, termasuk kemungkinan perbedaan penulisan nama, perubahan identitas sekolah, pemindahan arsip, atau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil pencarian.

Tidak ditemukannya data dalam arsip yang diperiksa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang tidak pernah bersekolah atau bahwa dokumen yang digunakan merupakan dokumen palsu. Kesimpulan semacam itu membutuhkan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti, riwayat pendidikan, dokumen pendukung, dan keterangan pihak berwenang.

Meski demikian, apabila data pendukung yang menjadi dasar penerbitan surat pengganti ijazah belum dapat dipastikan, kondisi tersebut patut mendapatkan klarifikasi resmi sebelum dijadikan landasan pengambilan keputusan administrasi.

Panitia Diminta Membuka Dasar Verifikasi

Dalam tahapan Pilkades, penelitian persyaratan administrasi merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh bakal calon dinilai berdasarkan ketentuan yang sama.

Karena itu, panitia Pilkades dan pihak pengawas perlu menjelaskan hasil penelusuran dokumen ke Jakarta, termasuk instansi yang telah dimintai konfirmasi, jenis arsip yang diperiksa, serta apakah hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat resmi atau berita acara.

Penjelasan juga diperlukan mengenai dasar penilaian terhadap surat keterangan pengganti ijazah yang digunakan bakal calon. Apakah dokumen tersebut telah diverifikasi kepada pejabat atau instansi penerbit? Bukti apa yang dijadikan dasar untuk menerima dokumen itu? Apakah keterangan kedua saksi telah diperiksa dan dicocokkan dengan data pendukung lainnya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu publik memahami apakah proses verifikasi telah dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan sesuai ketentuan.

Selain itu, panitia perlu memastikan bahwa seluruh bakal calon menjalani penelitian administrasi dengan standar pemeriksaan yang sama. Kesetaraan perlakuan penting agar tidak muncul dugaan perbedaan penanganan antarkandidat.

Klarifikasi Semua Pihak Menjadi Kunci

Persoalan dokumen pendidikan dalam proses pencalonan kepala desa tidak semestinya diselesaikan melalui dugaan atau opini semata. Kejelasan harus dibangun berdasarkan dokumen, hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keterangan resmi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Panitia Pilkades dan pihak pengawas diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil penelusuran. Instansi pendidikan terkait juga perlu dimintai konfirmasi mengenai ruang lingkup pencarian arsip dan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Di sisi lain, bakal calon yang bersangkutan perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan riwayat pendidikan, dasar penggunaan surat keterangan pengganti ijazah, serta dokumen pendukung yang dimiliki. Pihak penerbit surat dan kedua saksi juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan keterangan agar persoalan ini dapat diperiksa secara berimbang.

Sampai terdapat bukti dan keterangan resmi yang memadai, tidak tepat menyimpulkan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen ataupun pelanggaran oleh pihak tertentu.

Publik Berhak Mendapatkan Kejelasan

Informasi mengenai tiga instansi yang disebut tidak menemukan data, ditambah persoalan dokumen pendidikan kedua saksi, menjadi alasan kuat bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang terang dan dapat diuji.

Publik tidak membutuhkan kesimpulan yang terburu-buru. Yang dibutuhkan adalah kepastian mengenai dasar dokumen, proses penerbitan surat pengganti ijazah, hasil pemeriksaan arsip, serta mekanisme penelitian administrasi yang digunakan panita.

Dalam persoalan ini Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi panitia Pilkades, pihak pengawas, bakal calon yang bersangkutan, instansi pendidikan terkait, serta pihak lain yang relevan.

Sebab, dalam proses demokrasi di tingkat desa, transparansi administrasi bukan sekadar formalitas. Kejelasan dokumen dan kesetaraan verifikasi merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa. (Mon)