Robantv.co.id|Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja bersama MPR RI dan DPD RI di Kota Nusantara, Jumat, 24 Januari 2025. “Presiden menyatakan bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028,” kata Basuki, seperti dikutip dari Antara.
Konsep ibu kota politik, menurut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, adalah menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan negara. Di sana, semua kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan terpusat.
Ia menambahkan, rencana ini merupakan jawaban konkret dari pemerintahan Prabowo terkait pembangunan IKN. Dalam APBN 2025-2029, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk mempercepat pembangunan.
“Kini telah diputuskan, pada 2028 Insya Allah Republik Indonesia akan memindahkan ibu kota ke Kota Nusantara,” ujar Muzani.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa IKN sebagai ibu kota politik harus memiliki infrastruktur pemerintahan yang lengkap. Saat ini, pembangunan fasilitas untuk lembaga eksekutif menjadi fokus utama.
Namun, lembaga legislatif seperti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI, serta lembaga yudikatif, juga akan menjadi prioritas berikutnya. “Ketika ketiga fungsi ini telah berdiri, maka IKN akan siap menjalankan seluruh kegiatan politik, baik harian maupun strategis,” terang AHY.
Presiden Prabowo memerintahkan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk memastikan pembangunan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif berjalan lancar. Basuki menyebut, target 2028 sebagai ibu kota politik berarti IKN harus memiliki ekosistem pemerintahan yang lengkap, meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Selain itu, anggaran Rp48,8 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk perumahan ASN dan infrastruktur pendukung lainnya di Wilayah Perencanaan (WP) II Barat IKN.
Progres pembangunan IKN, menurut Basuki, sudah mendekati tahap akhir untuk fasilitas eksekutif. Selanjutnya, pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif akan berjalan paralel. AHY menekankan pentingnya penyediaan perumahan bagi ASN dan pendukung yang akan bekerja di IKN.
“Bukan hanya kantor pemerintahan, tetapi juga fasilitas tempat tinggal untuk mendukung operasional IKN sebagai pusat pemerintahan,” tambahnya.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan IKN selesai dalam empat hingga lima tahun ke depan. Pada periode tersebut, IKN diharapkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan politik. “Pembangunan IKN harus menjadi prioritas infrastruktur penting agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara maksimal,” ujar AHY.
Dengan rencana ini, visi besar menjadikan IKN sebagai ibu kota masa depan semakin mendekati kenyataan. Langkah ini tidak hanya mempertegas posisi Indonesia dalam konteks pemerintahan modern, tetapi juga menjadikan IKN sebagai simbol kebangkitan dan transformasi nasional. (Hamdi)
